Manajemen Forum Keuangan - Administrasi Sewa Guna Perjuangan - Administrasi Leasing
2.1 PENGERTIAN
Berikut beberapa pengertian sewa guna perjuangan atau dikenal dengan istilah leasing yang dikemukakan oleh beberapa sumber yaitu sebagai berikut:
Financial Accounting Standard Board (FASB-13):
Sewa guna perjuangan adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang dipakai untuk suatu jangka waktu tertentu.
Sewa guna perjuangan adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang dipakai untuk suatu jangka waktu tertentu.
The International Accounting Standard (IAS-17):
Sewa guna perjuangan adalah suatu perjanjian dimana lessor menyediakan barang (asset) dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu.
The Equipment Leasing Association (ELA-UK):
Sewa guna perjuangan adalah suatu kontrak antara lessor dan lessee untuk penyewaan suatu jenis barang (asset) tertentu eksklusif dari pabrik atau biro penjual dari lessee. Hak kepemilikan barang tetap berada pada lessor. Lessee mempunyai hak pakai atas barang tersebut dengan membayar sewa dengan jumlah dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. (Dahlan Siamat, 2001:293)
Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991 wacana Kegiatan Sewa Guna Usaha :
Sewa guna perjuangan yaitu acara pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna perjuangan dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna perjuangan tanpa hak opsi (operating lease) untuk dipakai oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
Selanjutnya yang dimaksud finance lease yaitu acara sewa guna perjuangan dimana lease pada simpulan masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna perjuangan berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.
Dari banyak sekali definisi di atas sanggup di tarik kesimpulan bahwa sewa guna perjuangan merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa.
2.2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
Usaha Leasing bergotong-royong mempunyai perjalanan sejarah yang sangat panjang. Kegiatan ini meskipun tidak diketahui niscaya tahunnya secara tepat, diyakini telah terjadi semenjak tahun 2.00 sebelum masehi oleh orang-orang sumeria. Dokumen leasing orang sumeria dibuat dari tanah liat, mencatat transaksi leasing mulai dari peralatan pertanian, hak-hak penggunaan tanah dan air, lembu, dan hewan lainnya.
Dokumen paling penting yaitu peraturan mengenai leasing yang diperkenalkan Raja Babylonia. Hammurabi menggabungkan hukum-hukum leasing bangsa Sumeria menjadi suatu undang-undang leasing tersendiri. Kira-kira tahun 400-450 SM bangsa Nippur berbagi dan memperkenalkan forum perbankan dan leasing. Mengkhususkan dalam perjuangan leasing tanah, alat-alat pertanian, dan juga pemberian pinjaman benih tanaman.
Transaksi leasing barang pribadi pertama dilakukan pada tahun 1700-an berupa kuda dan kereta. Namun, perkembangan leasing di AS tumbuh pesat dengan dilakukannya pembangunan jaringan rel kereta api di sebagian besar wilayah.
Sejak awal tahun 1800-an mulai terjadi peningkatan jenis barang yang sanggup dijadikan sebagai objek leasing di Inggris. Diantaranya bidang industri pertanian, manufaktur, dan transportasi.
Tahun 1887 merupakan tahun dimulainya perjuangan leasing secara modern dimana the Bell Telephone Company mulai menyewakan barang-barang produksinya di AS. Pada tahun 1952 seorang usahawan populer Henry schoenfield di AS mendirikan perusahaan dengan memperlihatkan pembiayaan secara leasing. Perusahaan leasing pertama dan terkemuka ini ialah US Leasing International, Inc. Kegiatan perjuangan leasing meluas ke banyak sekali negara khususnya Eropa dan Amerika lantaran keuntungan dan kemudahan leasing.
Perkembangan Leasing di Indonesia
Leasing di Indonesia mulai muncul pertama kali pada tahun 1974 bedasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. Kep. 122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974 dan No.30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Febuari wacana perizinan perjuangan leasing. Sebagai forum yang bertugas dan berwenang dalam memberi izin perjuangan bagi perusahaan leasing.
Menteri Keuangan mengeluarkan surat keputusan No. 649/MK/ IV/5/1974 tanggal 6 mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan acara perjuangan leasing di Indonesia. Untuk mendukung perkembangan perjuangan ini Menteri Keuangan selanjutnya mengeluarkan surat keputusan No.650/ MK/5/1974 tanggal 6 mei 1974 wacana penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya bea materai terhadap perjuangan leasing.
Pada awal kemunculan leasing ini tidak memperlihatkan suatu perkembangan yang berarti. Hingga tahun 1980 jumlah perusahaan leasing yang ada hanya sebanyak 5 buah. Setelah itu di tahun 1981 meningkat menjadi 8 buah perusahaan. Perkembangan ini mencapai puncaknya pada simpulan tahun 1984 dengan jumlah perusahaan sebanyak 48 buah. Sebagai sesame industry keuangan, perkembangan leasing bisa dikatakan relative tertinggal dibanding yang lain, perbankan contohnya. Terlebih lagi bila dibandingkan dengan perbankan pasca pakto 1988.
Namun dengan keputusan presiden No. 61 tahun 1988 sebagai kepingan dari deregulasi 20 Desember 1988 atau yang lebih dikenal dengan istilah Pakdes diperkenalkan suatu forum pembiayaan yang salah satu bidang usahanya yaitu leasing, meskipun sebelum itu perjuangan leasing telah dilakukan namun dalam pelaksanaanya perjuangan leasing dilakukan secara tersendiri.
Dengan dibentuknya forum pembiayaan maka leasing termasuk kedalamnya disamping factoring, modal ventura, kartu kredit dan pembiayaan konsumen.
2.3 PENGGOLONGAN PERUSAHAAN LEASING
Perusahaan leasing dalam menjalankan acara usahanya sanggup digolongkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :
1. Independent Leasing Company
Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing. Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari suplier yang mungkin sanggup sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalan memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya (lessee). Perusahaan sanggup membelinya dari banyak sekali supplier atau produsen kemudian di-lease kepada pemakai.
|
Gambar 14-1 Mekanisme Independent Lessor
|
|
|
Lembaga keuangan yang terlibat dalam acara perjuangan Leasing, contohnya bank-bank, sanggup pula disebut sebagai lessor independen. Banyak forum keuangan yang bertindak sebagai lessor tidak hanya memperlihatkan pembiayaan leasing kepada lesse tetapi juga memperlihatkan pendanaan kepada perusahaan leasing. Disamping itu, lessor independen sanggup pula memperlihatkan pembiayaan kepada supplier (manufacturer) yang sering disebut dengan vendor program.
1. Captive Lessor
Captive Lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini sanggup terjadi apabila pihak supplier beropini bahwa dengan menyediakan pembiayaan leasing sendiri akan sanggup meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan memakai pembiayaan tradisional.
Captive Lessor ini sering pula disebut dengan twoparty lessor. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing (subsidiary) dan pihak kedua yaitu lessee atau pemakai barang.
|
2. Lease Broker atau Packager
Bentuk simpulan dari perusahaan leasing yaitu Lease Broker atau Packager. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lessee dengan pihak yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing biasanya tidak mempunyai barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Di samping itu, perusahaan broker leasing memberikan satu atau lebihjasa-jasa dalam perjuangan leasing tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Mekanisme lease broker atau packager sanggup dilihat pada gambar 14-3 dibawah ini.
PROSES DAN MEKANISME TRANSAKSI LEASING
Leasing pada prinsipnya merupakan industri multidisiplin yang meliputi antara lain bidang perpajakan, keuangan dan konsep akuntansi. Leasing mengandung arti suatu perjanjian antara pemilik barang (lessor) dengan pemakai barang (lessee). Mekanisme leasing tersebut merupakan dasar-dasar dalam suatu transaksi leasing. Pihak lesse berkewajiban membayar sewa secara periodik kepada lessor sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut.
 |
Dalam difinisi ini hanya ada dua pihak yang terkait yaitu lessor dan lesse padahal dalam praktiknya pihak supplier merupakan pihak yang terlibat dalam suatu mekanisme transaksi leasing.
Keterangan gambar:
1. Lesse menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan dilease.
2. Lesse melaksanakan perundingan dengan lessor mengenai kebutuhan pembiyaan barang modal. Dalam hal ini, lesse sanggup meminta lease quotation yang tidak mengikat dari lessor. Dalam quotation terdapat sayrat-syarat pokok pembiyaan leasing, antara lain: keterangan barang, harga barang, cash security deposit, residual value, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa (lease rental), dan persyaratan lainnya.
3. Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lesse yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan lesse menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor.
4. Penandatangan kontrak leasing sehabis semua persyaratan dipenuhi lesse dimana kontrak tersebut meliputi hal-hal: pihak-pihak yang terlibat , hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lesse, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek leasing, perpajakan jadwal pembayaran angsuran sewa dan sebagainya.
5. Pengiriman order beli kepada pemasok disertai aba-aba pengiriman barang kepada lesse sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui.
6. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lesse sesuai peranan serta menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar yang selanjutnya diserahkan kepada supplier.
7. Penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya.
8. Pembayaran oleh lessor kepada pemasok
9. Pembayaran sewa (lease payment) secara terencana oleh lessee kepada lesor selama leasing yang seluruhnya meliputi pengembalian jumlah yang didanai beserta bunganya.
TEKNIK-TEKNIK PEMBIAYAAN LEASING
Teknik pembiayaan leasing sanggup dilihat dari jenis transaksi leasing, yakni sebagai berikut.
1. Finance Lease
Perusahaan leasing sebagai lessor yaitu pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna perjuangan (lessee) biasanya menentukan barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing sebagai pemilik barang modal tersebut, melaksanakan pemesanan, pemeriksaan, srta pemiihan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing. Selanjutnya, finance lease sanggup dibagi dalam beberapa bentuk transaksi sebagai berikut.
a. Direct financial lease
ü Lessee sebelumnya tidak mempunyai barang modal
ü Lessor membeli suatu barang atas permintaan pihak lessee dan sekaligus menyewagunausahakan barang tersebut kepada lessee yang bersangkutan
ü Penentuan spesifikasi barang, harga dan supplier dilakukan oleh lessee
ü Tujuan utama lessee semata-mata untuk mendapatkan financing untuk tujuan proses produksi atau peningkatan kapasitas produksi
b. Sale and lease back
Dalam transaksi ini pihak lessee menjual barang modal yang telah dimilkinya kepada lessor untuk kemudian dilakukan suatu kontrak sewa guna perjuangan atas barang tersebut.dalam hal ini lessee berperan sebagai pihak yang menjual barang modal untuk dipakai selama masa lease yang disetujui kedua pihak. Metode leasing ini dimaksudkan untuk memperoleh komplemen modal kerja atau untuk kepentingan lainnya.
c. Leveraged lease
Dalam pelaksanaannya leverage lease ini jauh lebih kompleks serta melibatkan pihak ketiga. Selain daripada lessee dan lessor, ada juga pihak ketiga yang disebut sebagai credit provider.Lessor tidak membiayai barang tersebut hingga sebesar 100 % dari harga barang melainkan hanya antara 20% hingga 40%. Kemudian sisa dari harga barang tersebut akan didanai oleh pihak ketiga. Biasanya leverage lease ini dilakukan terhadap barang-barang yang mempunyai nilai yang tinggi.
d. Cross Border Lease
Transaksi pada jenis ini merupakan suatu transaksi leasing yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Dimana antara lessor dan lessee terletak pada dua negara yang berbeda. Cross border lease ini ketika ini banyak dilakukan di negara-negara maju menyerupai di Eropa atau di Amerika Serikat. Barang-barang atau peralatan yang ditransaksikan dalam cross border lease ini juga meliputi nilai jutaan dollar menyerupai contohnya pesawat terbang jet. Pemerintah Indonesia hingga ketika ini belum mengizinkan adanya transaksi cross border lease ini.
e. Vendor program
|
 |
| Ket | 1) Penentuan jenis barang | 4) Penyerahan barang |
| | 2) Penyerahan Dokumen | 5) Pelunasan barang |
| 3) Kontrak leasing | 6) Pembayaran leasing |
2. Operating Lease
ü Lessor membeli barang modal dan kemudian menyewakannya kepada lessee untuk dipakai selama jangka waktu tertentu.
ü Lessee membayar uang sewa secara terencana kepada lessor yang jumlahnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan oleh lessor.
ü Lessor bertanggung jawab atas segala resiko irit dan biaya perawatan barang tersebut.
ü Setelah masa kontrak berakhir, lessee harus mengembalikan barang tersebut pada lessor.
ü Lessee biasanya sanggup membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu
ü Barang-barang yang dileasingkanbiasanya mempunyai nilai tinggi menyerupai alat-alat berat, traktor, mesin-mesin, dan sebagainya.
2.4 PERBEDAAN LEASING DENGAN PEMBIAYAAN LAIN
| Penjelasan | Leasing | Sewa Beli | Sewa Menyewa | Kredit Bank |
| Jenis Barang | Barang bergerak & tidak bergerak | Barang bergerak | Barang bergerak perlu pemeliharaan | Semua jenis investasi |
| Penyewa/ Pembeli | Perusahaan atau Perseorangan | Perusahaan atau perseorangan | Perusahaan/ Pereorangan | Perusahaan/ perseorangan |
| Bentuk Perusahaan | Badan Hukum | Supplier | Supplier | bank |
| Pemilik Barang | Perusahaan leasing | Pemilik barang | Pemilik barang | Debitur |
| Jangka Waktu | Menengah | Pendek | Menengah/ pendek/panjang | Pendek/menengah |
| Besarnya Pembiayaan | 100% | 80% | Lebih rendah | 80% |
| Biaya Bunga | Bunga + Margin | Tinggi | Bunga + margin spread | Interbankrate+ |
| Akhir Kontrak | · Menggunakan hak opsi untuk membeli seharga nilai ke debitor sisa · Memperpanjang kontrak · Mengembalikankepada lessor | Barang menjadi pemilik penyewa | Barang kembali kepada pemilik | · Kredit lunas · Jaminan kembali |
Leasing dengan Sewa Menyewa
Dalam suatu transaksi Leasing, lessor yaitu pemilik atau objek leasing, sementara lesee hanyalah pemakai saja. Disamping itu kontrak leaing bersifat non-cancelled artinya kontrak tidak sanggup dibatlkan kecuali terjadi hal-hal yang berupa kelalaian. Lessee mempunyai hak opsi (option right) untuk membeli objek leasing sesuai dengan nilai sisa barang. Sedangkan Sewa Menyewa berdasarkan KUH perdata Pasal 1548 disebutkan bahwa “ sewa menyewa ialah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memperlihatkan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”
Unsur penting dalam perjanjian Sewa Menyewa ini yaitu kenikmatan dari suatu barang yang disewakan dengan harga sewa. Namun dalam praktik, dalam perjanjian sewa menyewa sanggup dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang memperlihatkan hak kepada penyewa suatu hak opsi yaitu untuk melanjutkan sewa menyewa atau membeli barang yang disewakan pada ketika jangka waktu sewa-menyewa berakhir.
Leasing dengan Sewa Beli
Transaksi sewa beli ini pada prinsipnya timbul untuk memenuhi kebutuhan transaksi dalam masyarakat. Menurut kamus bahasa indonesia definsi sewa beli yaitu membeli secara mencicil ( mengangsur) dan sebelum terbayar lunas dianggap sebagai menyewa barang bersangkutan. Namun secara umum sewa beli sanggup didefinisikan sebagai berikut yaitu “ persetujuan antara pihak penjual dengan penyewa, dimana penyewa berhak memakai barang yang bersangkutan untuk suatu jangka waktu yang disepakati bersama dengan pembayaran secara terencana yang ditetapkan oleh penjual barang “. Dalam definisi ini hak pemilikan atas barang tersebut berada pada pihak penjual dan akan beralih kepada pihak penyewa begitu pembayaran terencana tersebut telah lunas. Dari definisi tersebut terlihat bahwa perbedaan sewa-beli dengan leaing yaitu pada sewa-beli hak milik secara mutlak beralih kepada penyewa pada simpulan perjanjian dan semua pembayaran telah dibayar penuh. Sementara dalam leasing hak kepemilikan tidak mutlak eksklusif beralih kepada penyewa (lessee) tetapi terdapat hak opsi yaitu apakah penyewa akan mempunyai barang tersebut denan cara membelinya seharga nilai sisa atau memperpanjang penggunaan barang tersebut dengan memperbarui perjanjian leasing atau akan mengembalikannya kepada pemilik atau lessor.
Leasing Jual Beli dengan Cicilan
Persamaanya terletak pda pembayaran secara terencana atau penggunaan suatu barang atas suatu harga yang disepakati. Sedagkan perbedaanya yaitu dalam hal jual beli dengan cicilan pemilikan barang beralih pada ketika dilakukannya transaksi. Jual beli yaitu suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan uatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga sesuai yang telah dijanjikan.
Flexibilitas dalam Leasing
Sewa guna perjuangan merupakan metode pembiayaan yang felksibel dalam memenuhi banyak sekali kebutuhan pihak lessee.
a. Step lease
Yaitu suatu kontrak leasing yang memungkinkan pihak lessee melaksanakan pembayaran baik dalam rangka untuk meningkatkan (tep-up lease) maupun untuk mengurangi atau menurunkan (step-up down) jangka waktu leasing, guna mengatasi keterbatasan arus kas lessee.
b. Skipped payment lease
Yaitu suatu perjanjian atau kontrak leasing yang menghendaki pihak lessee untuk melaksanakan pembayaran selama pada periode atau bulan-bulan tertentu setiap tahunnya. Skipped payment lease distruktur untuk memenuhi kebutuhan musiman atau untuk mengatasi maalah arus kas yang sedang dihadapi oleh lessee
c. Swap lease
Memungkinkan lease untuk melaksanakan penukaran atas barang yang di lease apabila barang tersebut mengalami keruskan dan atau memerlukan perbaikan dan penggantian komponen tertentu.
d. Upgrade lease
Leasing dengan cara ini memperlihatkan pilihan yang lebih fleksible bagi lessee yang memungkinkan meminta komplemen barang leasing guna meningkatkan kapasitas atau efisiensi. Upgrade lease sanggup pula dilakukan dengan menukar barang atau peralatan yang di lease dengan peralatan yang homogen tetapi lebih canggih tanggapan terjadinya perkembangan teknologi
e. Maste lease
Merupakan suatu cara leasing dimana lessor memperlihatkan lease line credit yang memungkinkan lessee untuk menambah barang atau peralatan untuk di lease ( hingga maksimum jumlah dan periode tertentu), dengan persyaratan yang sama menyerupai kontrak sebelumnya, tanpa perlu dilakukan perundingan dan perjanjian kontrak leasing baru.
f. Shor-term or Experimental Lease
Kadang-kadang perjanjian atau kontrak leasing dilakukan dengan jangka waktu yang relatif pendek atau diberikan masa percobaan penggunaan barang yang di lease. Selama jangka waktu percobaan tersebut lessee akan menetapkan apakah barang yang bersangkutan akan di lease hingga jangka waktu yang diinginkan dan yang lebih penting apakah barang tersebut memperlihatkan dan meniingkatkan keuntunga lessee.
Kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan
Pembiayaan penuh
Transaksi leasing dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya sanggup diberikan hingga 100% (full pay out). Hal ini akan membantu Cash flow terutama bagi perusahaan (lessee) yang gres berdiri atau beroperasi dan perusahaan yang mulai berkembang.
Lebih fleksible
Dari segi perjanjiannya, leasing lebih luwes lantaran leasing lebih gampang menyesuaikan keeadaan keuangan lessee dibandingkan dengan perbankkan.
Sumber Pembiayaan Alternatif
Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa menganggu kemudahan kredit yang telah dimiliki. Dari segi jaminan leasing tidak terlalu menuntut adanya jaminan komplemen yyang lebih banyak dibandingkan apabila lessee memperoleh pinjaman dari pihak lainnya.
Off Balance Sheet
Tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca memberi daya tarik tersendiri kepada lessee lantaran tanpa mencantumkan sbagai aktiva berarti mekanisme pembelian barang tidak perlu dipenuhi secara terperinci lantaran mungkin masih dalam batas kewenangan direksi (seringkali kewenangan pembelian barang modal gres sah apabila disetujui Dewan Komisaris atau bahkan Rapat Pemegang Saham).
Arus Dana
Keluwesan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana lantaran pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan lessee. Disamping itu, persyaratan pembayaran dimuka yang relatif lebih kecil akan sanga besar lengan berkuasa pada arus dana terlebih dahulu apabila ada pertimbangan kelambatan menghasilkan keuntungan dalam investasi.
Proteksi Inflasi
Leasing sanggup merupakan pelindung terhadap inflasi meskipun dalam beberapa keadaan sering dikatakan hal ini kurang relevan.
Perlindungan Akibat Kemajuan Teknologi
Dengan memanfaatkan leasing, lessee sanggup terhindar dari kerugian tanggapan barang yang disewa tersebut mengalami ketinggalan modal dan teknologin disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi.
Sumber Pelunasan Kewajiban
Pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit sanggup di atasi melalui leasing lantaran pada umumnya pelunasan atau pembayaran angsuran hampir selalu diperkirakan brasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya barang yang dilease.
Kapabilitas Biaya
Adanya biaya-biaya komplemen selain harga perolehan menyerupai biaya penyerahan, instalasi, pemeriksaan, konsultan, percobaan dan sebagainya sanggup dipertimbangkan sebagai biaya modal yang sanggup didanai dalam leasing dan sanggup disusulkan berdasarkan lamanya masa leasing.
Risiko Keusangan
Dalam keadaan yang serba tidak menentu, operating lease yang berjangka waktu relatif singkat sanggup mengatasi kekhawatiran lessee terhadap resiko keusangan (obsolescence) sehingga lessee tidakperlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yg mungkin terjadi.
Kemudahan penyusutan anggaran
Adanya pembayaran sewa secara terencana yang jumlahnya relatif tetap akan merupakan kemudahan dalam penyusunan anggaran tahunan lessee.
Pembiayaan Proyek Skala Besar
Adanya keengannan untuk memikul risiko investasi dalam pembiayaan proyek yang seringkali menjadi kasus diantara peberian dana , kasus tersebuut biasanya sanggup diatasi melalui perusahaan leasing sepanjang tersedianya suatu jaminan penuh yang sanggup diterima dan /serta kemudahan untuk menguasai barang yang didanai apabila terjadi suatu kelalaian.
Meningkatkan Debt Cpacity
Perolehan barang modal melalui leasing tidak otomatis menaikan debt qguity ratio yang mensugesti bankability dari lessee yang bersangkutan.
2.5 METODE ANGSURAN LEASING
Besarnya uang sewa yang dibayarkan oleh lease dari unsur Bunga dan cicilan pokok yang jumlahnya selalu berubah.
Pembayaran bunga tersebut akan makin kecil sejalan dengan penurunan saldo pinjaman pokok. Pembayaran sewa sanggup dilakukan dengan menggunkan dua cara, yaitu sebagai berikut.
Pembayaran di Muka
Pembayaran angsuran pertama dilakukan pada ketika realisasi. Angsuran ini hanya mengurangi utang pokok lantaran ketika itu belum dikenakan bunga. Misalnya, kontrak leasing dilakukan pada tanggal 1 maret 1997 untuk jangka waktu 12 bulan, pembayaran sewa pertama dilakukan pada tanggal 1 maret 1997.
Pembayaran di Belakang
Angsuran realisasi dilakukan pada bulan berikutnya. Angsuran ini mengandung unsur bunga dan cicilan pokok. Misalnya, kontrak leasing dilakukan pada tanggal 1 maret 1997 untuk jangka waktu yang sama dengan diatas. Pembayaran sewa pertama dilakukan pada tanggal 1 april 1997, dengan jumlah angsuran yang mengandung Bungan dengan cicilan pokok.
Besarnya lease payment setiap periode ditentukan dengan factor-faktor berikut.
a. Nilai barang modal
Nilai barang modal pada prinsipnya merupakan penjumlahan harga barang modal dengan nilai sisanya pada simpulan periode kontrak. Nilai tersebut merupakan pula nilai kontrak leasing
b. Simpanan Jaminan
Simpana jaminan atau security deposit dalam transaksi jual beli biasa fungsinya barang kali sanggup dikatakan sebagai uang jaminan atau uang muka leassee atas suatu kontrak leasing. Besarnya simpanan jaminan ini tergantung pada kesepakatan antara lessor dengan leassee. Namun umumnya, simpanan jaminan tersebut besarnya sekitar antara 10-20% dari harga barang. Hal tersebut berarti pembiayaan higienis lessor berkissar antara 80%-90%. Dalam hubungannya dengan pembayaran sewa, semakin basar simpanan jaminan, semakin kecil pembayaran seawanya.
c. Nilai Sisa
Adalah asumsi masuk akal atas nilai suatu barang modal yang di-leasepada simpulan masa kontrak. Pada simpulan kontrak ini sering nilai sisa tersebut jumlahnya relatif lebih besar terutama apabila umur irit barang modal yang di-lease-kan tersebut melebihi jangka waktu kontrak.
d. Jangka waktu
Jangka waktu kontrak leasing secara teoritis, dikaitkan dengan jangka waktu kegunaan irit atau manfaat barang modal tersebut. Namun dalam praktiknya, proyeksi arus kas lessee merupakan faktor yang sangat penting dalam penentuan jangka waktu leasing. Semakin lama jangka waktu lease ini semakin rendah pula pembayaran sewa.
e. Tingkat bunga
Tingkat bunga yang umum dipakai dalam perhitungan pembayaranleasing adalah bunga efektif yang ditetapkan oleh lessor yang dihitung berdasarkan besarnya biaya dana ditambah dengan tingkat keuntungan yang diinginkan lessor. Tingkat keuntungan ini sering juga disebutspread.
Penyelesaian Masalah Hukum dalam Perjanjian Leasing
Jika timbul kasus hokum dalam suatu korelasi leasing terutama pada lessor dan leasing tersedia beberapa cara untuk menyelasikan kasus tersebut antara lain sebaga berikut:
a. Upaya non Legal, yaitu upaya-upaya sah yang tidak memakai pendekatan hokum untuk menuntaskan duduk kasus hukum, contohnya menggunankan derma pihak ketiga yang dihormati sebagai perantara untuk merundingkan penyelesaian persoalan. Dalam penyelesaian secara ini tidak dipakai ukuran-ukuran dan terminology hukum, tetapi dipakai ukuran-ukuran kepatutan dan moral. Di Amerika Serikat cara ini disebut alternative Dispute Resolution (ADR).
b. Upatya Legal, yaiut upaya-upaya yang memakai pendekatan termitologi dan ukuran-ukuran hukum. Upaya legal dibedakan menjadi 2 macam yaitu:
- Upaya non Litigasi, yaitu upaya legal atau sebelum adanya proses penyelesaian formal melalui institusi penegak aturan ( kepolisisan, kejaksaan, tubuh peradilan) atau arbitase termasuk teguran dan perundingan diluar atau sebelum memasuki proses legal formal melaui instansi penegak hukum.
- Upaya Litigasi, yaitu upaya penyelesaian melalui proses formal dimuka instansi penegak aturan ( kepolisian, kejaksaan, peradilan) atau arbitase. Upaya litigasi ini sanggup ditempuh dalam dua cara yaitu : upaya somasi perdata dan upaya pelaporan atau pengaduan pidana. Upaya litigasi ini biasanya merupakan alternative terakhir ditempuh dan harus benar-benar dipertimbangkan keuntungan dan kerugian sebelum melaksanakan upaya tersebut.
Deteksi Kredit atau Leasing Bermasalah
Beberapa langkah yang sanggup dilakukan oleh lessor dalam rangka deteksi leasing bermasalah yaitu :
a. Monitoring aktifasi lease
b. Monitoring pembayaran lease:
§ Lessee membayar eksklusif kepada lessor
§ Lessor mengirimkan kwitansi penagihan
§ Lessor meminta lessee menciptakan stranding order kepada bank lesse untuk mentransfer sejumlah dana setiap bulan kepada rekening lessor
§ Lessee menyerahkan post dated atau bilyt biro mundur senilai sewa perbulan sesuai dengan jumlah jatuh tempo pembayaran
Faktor Penyebab Macaetnya Pembiayaan Leasing
a. Faktor intenal
· Mismanagement
· Over investment lantaran terlalu ekspansif
· Over financing sehingga leverage lessee menjadi sangat besar
· Perselisihan keluarga atau pemegang saham
b. Faktor eksternal
§ Regulasi atau diregulasi
§ Pasar lesu yang berkepanjangan
§ Bencan alam
§ Perubahan teknologi industry terkait
Penanganan Kredit (Leasing) Bermasalah
Langkah-langkah penanganan yang sanggup dilakukan oleh lessor dalam hal pembiayaan leasing yaitu :
a. Surat menyurat: surat pemberitahuan dan surat peringatan
b. Negosiasi : rescheduling , penyerahan kembali produk leasing
c. Reposision yaitu pengambilalihan obyek leasing seacar paksa dari lessor apabila semua perjuangan telah ditempuh. Dalam proses reposision yang perlu diperhatikan;
· Membuat salinan seluruh data dan dokumen perjanjian
· Mempersiapkan teknisi dan perlatan khusus , jikalau diperlukan.
· Laporkan maksud dan tujuan kepada pihak berwajib dan perangkat warga setempat, bila situasi memungkinkan
d. Upaya aturan melalui pengadilan
· Pengajuan somasi melalui pengadilan merupakan pilihan terakhir dalam menangani kredit bermasalah meskipun kurang begitu popular bagi lessor karna menyita waktu, tenaga dan biaya sementara obyek leasing tetap dimanfaatkan lessee tanpa membayar. Pada ketika acara dimenangkan lessor nilai jual obyek lesing sudah tidak sesuai dengan sisa kewajiban lessee.
Kesalahan Persepsi terhadap Leasing
Ada beberapa kesalahan persepsi yang sering terjadi dalam pembiayaan leasing yaitu :
a. Leasing tidak memerlukan komplemen jaminan (collateral)
Untuk jenis barang tertentu lessor tetap membutuhkan adanya jaminan komplemen sebagai upaya lessor mengcover jumlah pembiayaan yang diberikan kepada lessee. Misalnya, peralatan yang mempunyai spesifikasi khusus yang dipakai untuk industry tertentu saja sehingga akan menyulitkan lessor untuk menjualnya kembali apabila terjadi one prestasi kemudian dilakukan reposision
b. Kontrak Lessee sanggup Dibatalkan (Cancelable) Setiap Saat
Kontrak sewa guna perjuangan intinya tidak sanggup dibatalkan (non cancelable) sepihak. Kalopun terjadi peniadaan kontrak atas persetujuan kedua pihak, lessor biasanya meminta persyaratan tertentu
c. Leasing Dianggap Sebagai Kredit biasa
Setisp kontrak leasing melibatkan 3 pihak dan selalu ada barang yang menjadi objek perjanjian. Obyek lesasing secara aturan yaitu milik lessor, sementara lessee mempunyai keawajiban membayar sejumlah sewa hingga berakhir masa kontrak untuk kemudian mempergunakan hak opsinya. Makara berbeda dengan transaksi kredit perbankan
Sumber Pendanaan Lessor (Founding)
Berbeda halnya dengan bank, perusahaan pembiayaan atau perusahaan leasing tidak diperkenankan melakuakan penarikan dana masyarakat secara eksklusif berupa giro, tabungan, deposito atau akta deposito. Oleh lantaran itu sumber dana perusahaan sangat terbatas yaitu sebagai berikut :
a. Seumber dana internal yang berasal dari:
· Net worth
· Collection dari costumer
· Subordinated loan
· Intial public offering (IPO)
· Right issue
b. Sumber dana eksternal yaitu nelakui pinjaman perbankan atau forum keuangan berupa :
· On share loan : rupiah atau valas, pinjaman melalui sindikasi atau bilateral, baik commited or uncommitted
· Off share loan : valas, melalui sindikasi dengan commited atau
· Dengan cara penerbitan obligasi
Faktor-faktor yang memperngaruhi kemampuan pendanaan perusahaan pembiayaan sebagai Lessor
a. Manajemen perusahaan
b. Pemilik perusahaan
c. Financial performance, asset and profitability growth
d. Prospek usaha
e. Peraturan pemerintah
Jangka Waktu Sumber Dana
Sumber dana perusahaan pembiayaan yang antara lain melaksanakan acara leasing berdasarkan jangka waktu jatuh temponya terdiri dari:
a. Short term : 1 tahun atau kurang
b. Medium term : 1 s.d 5 tahun
c. Long term : 5 tahun keatas
Rasio Keuangan Calon Lessee
Sebagai mana halnya dalam pihak kreditur lain, lessor perlu melaksanakan penilaian terhadap beberapa rasio keuangan utama terhadap calon lessee. Analisi keuangan ini perlu dilakukan untuk memperkecil potensi terjadinya leasing bermasalah. Rasio keuangan yang sanggup dipakai untuk mengevaluasi kondisi keuangan calon leasing antara lain sebagai berikut:
a. Debt to equity ratio
b. Debt to total assets
c. Return on quality
d. Return on assets
e. Net profit margin (net income/total income)
f. Interest coverage (EBIT/interest)
Pembayaran Leasing Fee
Pembayaran fee yang dikenakan oleh lessor kepada lessee terdiri dari beberapa jenis yaitu:
a. Facility fee
Fee ini untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan lessor dalam mencari sumber dana dari pihak ketiga. Fee ini sering juga disebut dengan istilah provisi (kredit bank), open-end fee, participation fee. Umumnya dibayarkan satu kali dimuka selama jangka waktu kontak leasing. Besarnya fee berkisar antara 0,25%-1% flat dari jumlah pembiayaan.
b. Commitment fee
Merupaka gaya pengikatan diri untuk menyediakan dana atau pembiayaan sesuai dengan yang dubutuhkan oleh lessee
c. Arrangement fee
Fee ini timbul dari transaksi syndication lease sebagai imbalan jasa bagi lessor yang bertindak sebagai arranger. Besarnya fee berkisar 0,25%-1%.
2.6 Metode Akuntansi Sewa Guna Usaha
Metode akuntansi sewa guna usah didasarkan pada aspek manfaat irit barang modal yang di-lease. Berdasarkan pandangan tersebut, maka metode perlakuan akuntansi sewa guna perjuangan dibedakan antara finance lease dan operating lease.
Finance Lease Method
Perusahaan Leasing (Lessor)
Apabila suatu transaksi leasing digolongkan sebagai finance lease maka metode perlakuan akuntansi bagi lessor yaitu financial method. Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa sewa guna perjuangan merupakan suatu pembiayaan sehingga aktiva yang di-lease akan menyebabkan timbulnya tagihan sewaguna perjuangan kepada pihak lessee (leased receivable). Tagihan tersebut umumnya dilakukan berdasarkan jumlah bruto, terdiri atas :
· jumlah pembiayaan.
· pendapatan sewa guna perjuangan berupa bunga yang belum diakui.
· biaya lain yang harus ditanggung oleh lessor, contohnya premi asuransi, biaya pemeliharaan dan pajak.
· nilai sisa barang modal yang disewagunakan.
Namun pada praktiknya, terkadang piutang sewa guna perjuangan dibukukan berdasarkan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan (neto). selisih antara jumlah piutang guna perjuangan bruto tersebut dengan harga perolehan atau nilai buku barang modal (apabila jumlahnya berbeda) akan dinyatakan sebagai pendapatan yang belum diakui (unearned income). Jumlah penanaman neto yaitu jumlah piutang sewa guna perjuangan bruto dikurangi dengan jumlah pendapatan yang belum diakui.
Jurnal metode Finance Lease bagi Lessor
1. Pada ketika permulaan sewa guna perjuangan :
Piutang sewa guna usaha xxx
Nilai sisa xxx
Pendapatan yang belum diakui xxx
Simpanan jaminan xxx
Aktiva yang di-lease / Kas xxx
2. Apabila lessor mengeluarkan biaya penyiapan sewa guna perjuangan misalnya, biaya notaris, komisi dan lain sebagainya. Biaya tersebut diperhitungkan dengan mengurangi pendapatan yang belum diakui.
Biaya penyiapan xxx
Pendapatan yang belum diakui xxx
Kas / Bank xxx
Pendapatan sewa guna usaha xxx
3. pada ketika penerimaan pembayaran sewa guna perjuangan terencana :
Kas / Bank xxx
Piutang sewa guna usaha xxx
4. Pengakuan pendapatan sewa guna perjuangan pada ketika mendapatkan pembayaran terencana :
Pendapatan yang belum diakui xxx
Pendapatan sewa guna usaha xxx
5. Pencatatan pelaksanaan hak opsi pada simpulan masa sewa guna perjuangan :
Simpanan jaminan xxx
Nilai sisa yang terjamin xxx
Penyewa Guna Usaha (Lessee)
Apabila sewa guna perjuangan dikelompokan sebagai finance lease, maka metode perlakuan akuntansi bagi lessor yaitu metode kapitalisasi atau capital method. Metode ini didasrkan pada prinsip sewa guna perjuangan harus dicatat sebagai suatu kewajiban sejumlah nilai tunai seluruh pembayaran sewa guna isaha minimum. Namun demikian jumlah tersebut tidak sanggup melebihi nilai masuk akal aktiva yang disewagunausahakan. Biaya pelaksanaan contohnya operasi, pajak atau biaya perawatan yang dibayarkan oleh lessor tidak termasuk. dalam jumlah ini. Sejalan dengan itu pencatatan atas barang modal yang disewagunausahakan oleh lessee sebagai aktiva, maka lessee harus melaksanakan depresiasi atas aktiva tersebut. Metode kapitalisasi ini seting pula disebut on balance sheet presentation lantaran transaksi leasing tercatat dan tercantum dalam neraca lessee.
Jurnal metode Finance Lease bagi Lessee
1. Pada ketika permulaan sewa guna perjuangan :
Aktiva yang disewagunausahakan xxx
Utang sewa guna usaha xxx
2. Pada ketika pembayaran sewa guna perjuangan terencana :
Utang sewa guna usaha xxx
Biaya bunga xxx
3.Pencatatan penyusutan aktiva yang disewagunausahakan :
Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan xxx
Akumulasi Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan xxx
Operating Lease Method
Perusahaan Leasing (Lessor)
Apabila suatu sewa guna perjuangan digolongkan sebagai operating lease maka metode perlakuan akuntansi bagi lessor yaitu operating method. Menurut metode ini, lessor tetap mencatat aktiva yang disewagunausahakan tersebut sebagai kepingan dati aktiva tetap milik perusahaan leasing. Oleh lantaran itu, lessor tetap melaksanakan penyusutan ayas aktiva yang di-lease tersebut.
Selanjutnya pembayaran sewa guna perjuangan terencana oleh lessee akan dicata sebagai pendapatan sewa guna usaha. kemudian apabila lessor mengeluarkan biaya penyiapan contohnya komisi, biaya notaris dan sebagainya, maka biaya tersebut akan ditangguhkan dan diakui secara proporsional dengan pendapatan sewa guna usaha.
Jurnal metode Operating Lease bagi Lessor
1. Pada ketika permulaan sewa guna perjuangan :
Aktiva sewa guna usaha xxx
Simpanan jaminan xxx
Kas / Bank xxx
2. Pencatatan penerimaan sewa guna perjuangan terencana :
Kas / Bank xxx
Pendapatan sewa guna usaha xxx
3. Pencatatan penyusutan aktiva yang disewagunausahakan :
Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan xxx
Akumulasi Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan xxx
4. Penangguhan biaya penyiapan ( komisi, notaris, dan sebagainya)
Biaya penyiapan yang ditangguhkan xxx
Kas / Bank xxx
5. Pengakuan biaya penyiapan secara terencana :
Biaya penyiapan xxx
Biaya penyiapan yang ditangguhkan xxx
Penyewa Guna Usaha (Lessee)
Apabila sewa guna perjuangan digolongkan sebagai operating lease, maka metode perlakuan akuntansi bagi lessee yaitu operating method. Metode ini relatif mudahdan lebih sederhana lantaran pembayaran sewa guna perjuangan terencana diperlakukan eksklusif sebagai biaya berdasarkan metode garis lurus. Metode ini sering pula disebut sebagai off balance sheet presentation lantaran dalam meraca lessee tidak tercantum transaksi sewa guna perjuangan yang dilakukan tersebut.
Jurnal metode Operating Lease bagi Lessee
Perlakuan akuntansi untuk metode ini hanyalah dengan menjurnal setiap dilakukannya pembayaran sewa guna perjuangan berkala, sebagai berikut :
Biaya sewa guna usaha xxx
Kas / Bank xxx
Anda dipersilakan untuk ACCESS LOANS FIRM di sini, kami memastikan Anda mendapatkan pinjaman terbaik untuk bisnis Anda atau membayar tagihan Anda. Jawab saja beberapa pertanyaan sederhana dan penuhi persyaratannya. Hubungi kami sekarang untuk pinjaman 3% untuk semua pinjaman, mudah, cepat, dan aman.
BalasHapusPINJAMAN TERSEDIA YANG KAMI TAWARKAN ADALAH;
* Pinjaman Pribadi dan Pinjaman Perumahan,
* Renovasi rumah dan tagihan Rumah Sakit
* Pembesaran Bisnis
* Refinancing Ekstensi Pertanian dan Penambangan Emas
* Proyek pembiayaan dengan kebutuhan keuangan yang lebih tinggi
* Pinjaman Bisnis dan Pinjaman Investasi
INFORMASI KONTAK ADALAH;
KANTOR KEPALA (accessloansfirm@gmail.com)
WHATSAPP: +12342018860
Pinjaman yang baik dimulai dengan Pinjaman yang lebih baik