Makalah Demokrasi Pancasila

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya sehingga kami sanggup menuntaskan penyusunan makalah yang berjudul “Demokrasi Pancasila”. Penulisan makalah ini merupakan salah satu kiprah yang diberikan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Makassar.

Dalam Penulisan makalah ini kami merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang kami miliki. Untuk itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.

Dalam penulisan makalah ini penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu dalam menuntaskan makalah ini, khususnya kepada Dosen kami yang telah memperlihatkan kiprah dan petunjuk kepada kami, sehingga kami sanggup menuntaskan kiprah ini.

Makassar, 10 Februari 2012

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan

D. Manfaat

BAB II PEMBAHASAN

A . Pengertian Demokrasi Pancasila

B. Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila

C. Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila

D. Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila

E. Fungsi Demokrasi Pancasila

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua negara mengakui bahwa demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan politik. Kehendak rakyat yaitu dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi basis tegaknya sistem politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini lantaran masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara yang tidak memegang demokrasi disebut negara otoriter. Negara otoriter pun masih mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Ini memperlihatkan bahwa demokrasi itu penting dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. Sejak merdeka, perjalanan kehidupan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Dari Demokrasi Parlementer/Liberal (1950–1959), Demokrasi Terpimpin (1959–1966) dan Demokrasi Pancasila (1967–1998). Tiga model demokrasi ini telah memberi kekayaan pengalaman bangsa Indonesia dalam menerapkan kehidupan demokrasi. Setelah reformasi demokrasi yang diterapkan di Indonesia semakin diakui oleh dunia luar. Reformasi telah melahirkan empat orang presiden. Mulai dari BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati sampai Susilo Bambang Yudhoyono.

Demokrasi yang diterapkan ketika ini masih belum terang sesudah pada masa Presiden Soeharto dikenal dengan Demokrasi Pancasila. Ir Soekarno dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi (1965) pernah mengungkapkan pendapatnya ihwal demokrasi bagi bangsa Indonesia. “Apakah demokrasi itu? Demokrasi yaitu ’pemerintahan rakyat’. Masyarakat bebas beropini dan berorganisasi dan rakyat juga menentukan pribadi atau menentukan sendiri pemimpinnya. Komisi negara dibuat oleh negara. Diperbolehkannya jalur independen atau calon perseorangan di luar jalur politik mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kawasan (pilkada) turut meramaikan kehidupan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi turut meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat boleh mengorganisasikan diri untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat atau rakyat kembali mencicipi kebebasan sipil dan politiknya. Rakyat menikmati kebebasan beropini serta rakyat menikmati kebebasan berorganisasi. Kebebasan sipil bisa dinikmati meskipun di sisi lain hak sekelompok masyarakat bisa dihilangkan oleh kelompok masyarakat lain. Dalam kondisi ibarat ini, beberapa kalangan menilai penerapan demokrasi di Indonesia harus dijiwai dengan ideologi atau dasar negara RI yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar atau ideologi negara harus diterapkan dalam kehidupan berdemokrasi.

Pancasila sebagai konsep diungkapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 ketika memberikan pidatonya yang berisikan konsepsi seruan ihwal dasar falsafah negara yang diberi nama dengan Pancasila. Konsepsi seruan ini berisi:

1. Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme.

2. Perikemanusiaan atau Internasionalisme.

3. Mufakat atau Demokrasi.

4. Kesejahteraan Sosial.

5. Ketuhanan yang Maha Esa.

Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1945, sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mencapai konsensus nasional dan gentlemen agreement ihwal dasar negara Republik Indonesia. Konsensus nasional yang mendasari dan menjiwai Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu dituangkan dalam suatu naskah yang oleh Mr Muhammad Yamin disebut Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi ihwal dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan, panitia kecil yang dibuat oleh BPUPKI, antara umat Islam dan kaum kebangsaan (nasionalis). Di dalam Piagam Jakarta terdapat lima butir yang kelak menjadi Pancasila dari lima butir, sebagai berikut :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan memakai ejaan Republik dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Achmad Subardjo, Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin. Pada ketika penyusunan Undang-Undang Dasar pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan Muqaddimah (preambule). Selanjutnya, ketika pengakuan Undang-Undang Dasar ‘45 18 Agustus 1945 oleh PPKI, istilah Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar sesudah butir pertama diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan butir pertama dilakukan oleh Drs. M. Hatta atas seruan A.A. Maramis sesudah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo. Membaca sejarah pergerakan nasional di Indonesia, perubahan ini nampak bukan suatu proses dari ketika disahkannya Piagam Jakarta sampai menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Para wakil rakyat Indonesia ketika itu terbagi atas dua kelompok aliran pemikiran. Di satu pihak mereka yang mengajukan semoga negara itu berdasarkan kebangsaan tanpa kaitan khas pada ideologi keagamaan. Di pihak lain, mereka yang mengajukan Islam sebagai dasar negara. Mengingat Indonesia yaitu bangsa yang beragam , maka kata – kata “menjalankan syariat Islam bagi pemeluk – pemeluknya“ di ganti dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa“. Hal ini terjadi lantaran sesudah ada protes dari perwakilan Indonesia kepingan timur yang dominan yaitu non muslim. Hal ini menunjukan bahwa bangsa Indonesia yaitu bangsa yang mempunyai rasa empati yang besar dan saling menghormati satu sama lain dan mengutamakan kepentingan bersama/umum daripada kepentingan pribadi/golongan. Maka itulah yang dinamakan Demokrasi Pancasila.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi fokus permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini sanggup dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa pengertian dari demokrasi itu ?

2. Apa pengertian dari demokrasi Pancasila ?

3. Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia ?

4. Bagaimana implementasi demokrasi Pancasila sebagai perwujudan kedaulatan rakyat di Era Reformasi ?

C. Tujuan

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui hakekat demokrasi

2. Agar lebih menghayati demokrasi Pancasila

3. Untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia

4. Agar sanggup mengimplementasikan demokrasi Pancasila secara benar di Era Reformasi ibarat kini ini

D. Manfaat

Tujuan Demokrasi Pancasila yaitu untuk tetapkan bagaimana bangsa Indonesia mengatur hidup dan perilaku berdemokrasi seharusnya. Dan mengakibatkan semua teratur tanpa terjadi hal–hal yang melewati batas norma kesopanan. Kaprikornus terang bahwa pendidikan Pancasila selalu diajarkan di setiap tingkat pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA/SMK semoga kita menjadi insan yang demokrasi yang selalu menghargai pemdapat orang lain, empati dan bertanggung jawab dalam menjadi warga negara yang baik.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Demokrasi Pancasila

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada periode ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai teladan awal dari sebuah sistem yang bekerjasama dengan aturan demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi semenjak periode ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga sanggup diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, lantaran demokrasi ketika ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Menurut Wikipedia Indonesia, demokrasi yaitu bentuk atau prosedur sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat banyak sekali tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak sanggup disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup terang tersirat di dalam Undang Undang Dasar 1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam klarifikasi mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas aturan (Rechstaat).

Negara Indonesia berdasarkan atas aturan (Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat).

2. Sistem Konstitusionil

Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan dua istilah Rechstaat dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusionil. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimuat dalam Pembukaan UUD. Dengan demikian demokrasi Indonesia mengandung arti di samping nilai umum, dituntut nilai-nilai khusus ibarat nilai-nilai yang memperlihatkan pedoman tingkah laris insan Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, tanah air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat, perjuangan dan krida insan dalam mengolah lingkungan hidup. Pengertian lain dari demokrasi Indonesia yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (demokrasi pancasila). Pengertian tersebut intinya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat yang menyatakan bahwa demokrasi suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktik, demos menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukan untuk rakyat keseluruhan, tetapi populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau akad formal mempunyai hak preogratif forarytif dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan menyangkut urusan publik atau menjadi wakil terpilih, wakil terpilih juga tidak bisa mewakili aspirasi yang memilihnya. (Idris Israil, 2005:51)

Secara ringkas, demokrasi Pancasila mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.

2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.

3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.

4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan harapan demokrasi dipadukan dengan harapan hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi dominan atau minoritas.

B. Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila

Prinsip merupakan kebenaran yang pokok/dasar orang berfikir, bertindak dan lain sebagainya. Dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara umum, terdapat dua landasan pokok yang menjadi dasar yang merupakan syarat mutlak untuk harus diketahui oleh setiap orang yang menjadi pemimpin negara / rakyat / masyarakat / organisasi / partai / keluarga, yaitu:

1. Suatu negara itu yaitu milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik perorangan atau milik suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan bukan pula milik penguasa negara.

2. Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya yaitu selaku pengurusa rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya, dan sekaligus selaku pelayana rakyat, yaitu tidak boleh/bisa bertindak zalim terhadap tuannyaa, yakni rakyat.

Adapun prinsip pokok demokrasi Pancasila yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam klarifikasi Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan:

a. Indonesia ialah negara berdasarkan aturan (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat)

b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas),

c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR.

2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia,

3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah,

4. Peradilan yang merdeka berarti tubuh peradilan (kehakiman) merupakan tubuh yang merdeka, artinya terlepas dari imbas kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain teladan Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya.

5. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik lantaran berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat.

6. Pelaksanaan Pemilihan Umum.

7. Kedaulatan yaitu ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945), yang berbunyai Kedaulatan yaitu di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain.

10. Menjunjung tinggi tujuan dan harapan Nasional.

C. Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila

Dalam bukunya, Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan, Idris Israil (2005:52-53) menyebutkan ciri-ciri demokrasi Indonesia sebagai berikut:

1. Kedaulatan ada di tangan rakyat.

2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.

3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.

5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.

6. Menghargai hak asasi manusia.

7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan lantaran merugikan semua pihak.

8. Tidak menganut sistem monopartai.

9. Pemilu dilaksanakan secara luber.

10. Mengandung sistem mengambang.

11. Tidak kenal adanya diktator dominan dan tirani minoritas.

12. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

D. Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila

Landasan formil dari periode Republik Indonesia III ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 serta Ketetapan-ketetapan MPR. Sedangkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan tujuh sendi pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Indonesia Ialah Negara yang Berdasarkan Hukum

Negara Indonesia berdasarkan aturan (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaat). Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melakukan tindakan apapun harus dilandasi oleh aturan dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya. Persamaan kedudukan dalam aturan bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.

2. Indonesia Menganut Sistem Konstitusional

Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melakukan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi, di samping oleh ketentuan-ketentuan aturan lainnya yang merupakan pokok konstitusional, ibarat TAP MPR dan Undang-undang.

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi ibarat telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR yaitu forum negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi, MPR mempunyai:
Tugas pokok, yaitu:

a. Menetapkan UUD

b. Menetapkan GBHN

c. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden

Wewenang MPR, yaitu:

a. Membuat putusan-putusan yang tidak sanggup dibatalkan oleh forum negara lain, ibarat penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden

b. Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN

c. Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden

d. Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan Undang-Undang Dasar 1945

e. Mengubah undang-undang.

4. Presiden

Presiden yaitu penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden yaitu Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.

5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi dewan perwakilan rakyat mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan dewan perwakilan rakyat harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus menerima persetujuan dari DPR. Hak dewan perwakilan rakyat di bidang legislative ialah hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget.

Hak dewan perwakilan rakyat di bidang pengawasan meliputi:

a. Hak tanya/bertanya kepada pemerintah

b. Hak interpelasi, yaitu meminta klarifikasi atau keterangan kepada pemerintah

c. Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah

d. Hak Angket, yaitu hak untuk menyidik sesuatu hal

e. Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.

6. Menteri Negara

Menteri Negara yaitu pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita yaitu kabinet kepresidenan/presidensil. Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi presiden.

7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas

Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh bunyi DPR. Kedudukan dewan perwakilan rakyat berpengaruh lantaran tidak sanggup dibubarkan oleh presiden dan semua anggota dewan perwakilan rakyat merangkap menjadi anggota MPR. dewan perwakilan rakyat sejajar dengan presiden.

E. Fungsi Demokrasi Pancasila

Adapun fungsi demokrasi Pancasila yaitu sebagai berikut:

1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara

Contohnya: Ikut menyukseskan Pemilu, ikut menyukseskan Pembangunan, ikut duduk dalam tubuh perwakilan/permusyawaratan, dll.

2. Menjamin tetap tegaknya negara RI.

3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional

4. Menjamin tetap tegaknya aturan yang bersumber pada Pancasila

5. Menjamin adanya kekerabatan yang selaras, harmonis dan seimbang antara forum negara

6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab

Contohnya: Presiden yaitu Mandataris MPR dan Presiden bertanggung jawab kepada MPR.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Demokrasi Pancasila yaitu sebuah sistem demokrasi pemerintahan, yang keduanya bisa digunakan di negara manapun, dengan cara masing masing di indonesia sendiri demokrasi pancasila sudah mendarah daging disetiap warga nya, lantaran demokrasi itu mencerminkan kehidupan bermasyarakat, sistem demokrasi / pemerintahan liberal tidak akan cocok untuk diterapkan di indonesia lantaran adat dan budaya negara indonesia bertolak belakang dengan negara barat, NKRI harga mati, demokrasi pancasila harus dibudayakan kepada anak cucu kita.

DAFTAR PUSTAKA

https://makalahmanajemenpemasarann.blogspot.com//search?q=makalah-demokrasi-pancasila
Budiardjo, Miriam. 2002. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Israil, Idris. 2005. Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan. Malang: Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.

Sharma, P. 2004. Sistem Demokrasi Yang Hakiki. Jakarta : Yayasan Menara Ilmu.  

Subscribe to receive free email updates: