Makalah Wacana Kedaulatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana telah memperlihatkan kami semua kekuatan serta kelancaran dalam menuntaskan kiprah makalah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul “Makalah perihal Kedaulatan” sanggup selesai menyerupai waktu yang telah kami rencanakan. Tersusunnya makalah ini tentunya tidak lepas dari kiprah serta banyak sekali pihak yang telah memperlihatkan pemberian secara materil dan spiritual, baik secara pribadi maupun tidak langsung. Oleh lantaran itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dosen pengasuh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar

2. Orang renta yang telah memperlihatkan dukungan dan pemberian kepada penulis sehingga makalah ini sanggup terselesaikan

3. Teman-teman yang telah membantu dan memperlihatkan dorongan semangat biar makalah ini sanggup kami selesaikan

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang membalas budi baik yang ikhlas dan ihklas kepada semua pihak yang penulis sebutkan di atas. Tak ada gading yang tak retak, untuk itu kamipun menyadari bahwa makalah yang telah kami susun dan kami kemas masih mempunyai banyak kelemahan serta kekurangan-kekurangan baik dari segi teknis maupun non-teknis. Untuk itu penulis membuka pintu yang selebar-lebarnya kepada semua pihak biar sanggup memperlihatkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan penulisan-penulisan mendatang. Dan apabila di dalam makalah ini terdapat hal-hal yang dianggap tidak berkenan di hati pembaca mohon dimaafkan.

Makassar, 25 Desember 2011

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penulisan

BAB II PEMBAHASAN

A. Istilah dan Pengertian Kedaulatan

B. Macam-Macam Kedaulatan

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedaulatan (sovereigniteit) yaitu ciri, menandakan atau atribut aturan dari Negara. Sebagai atribut Negara, kedaulatan mempunyai sejarah yang tidak sebaya, maksudnya bahwa kedaulatan lebih renta secara konseptual dari pada konsep Negara itu sendiri.

Kedaulatan sendiri mempunyai banyak teori yang hingga ketika ini masih diperdebatkan. Dan dari para jago banyak menyumbangkan pikirannya dalam member anggapan mengenai kedaulatan. Seperti, Charles Benoist menganggap kedaulatan sebagai suatu konsep yang palsu semenjak semula yang lalu dipalsukan dalam sejarah, tanpa manfaat dan lebih-lebih lagi, kedaultan yaitu konsep yang berbahaya. Sedangkan Esmein memandang bahwa kedaulatan sebagai suatu “chimere anarchiste” dan kedaulatan hanya mengakibatkan pemerintahan yang berdasar kekuasaan belaka. Hal ini sanggup dilakukan pembenaran, lantaran semua peperangan besar dan konflik antar-negara secara umum bersumber dari duduk kasus kedaulatan politik Negara yang berperang itu. Sedangkan berdasarkan Jean Bodin, sesungguhnya tidak terdapat kedaulatan mutlak,yang ada hanya kedaulatan terbatas, baik kedalam maupun di luar wilayah Negara.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi fokus permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini sanggup dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengertian dan hakekat kedaulatan yang sesungguhnya ?

2. Siapa bersama-sama yang memegang kedaulatan tertinggi dalam suatu Negara ?

3. Apa sajakah teori-teori mengenai kedaulatan ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui banyak sekali anutan kedaulatan yang pernah ada

2. Lebih memahami perihal siapakah yang pantas memegang kedaulatan tertinggi

BAB II

PEMBAHASAN

A. Istilah dan Pengertian Kedaulatan

Kedaulatan merupakan hasil terjemahan dari kata “sovereignty” (bahasa inggris), “ souverainete” (bahasa prancis), “sovranus” (bahasa italia). Istilah ini diturunkan dari kata latin “superanus” yang berarti yang tertinggi. Para pemikir Negara dan hokum pada masa pertengahan, memakai makna “superanus” dengan istilah “summa potestas” atau “plenitudo potestatis” yang artinya “kedaulatan tertinggi dari suatu kesatuan politik”.

Jean Bodin (1530- 1596) merupakan bapak anutan kedaulatan atau peletak dasar kedaulatan, berdasarkan Jean Bodin, kedaulatan yaitu kekuasaan tertinggi terhadap para warga Negara dan rakyatnya,tanpa ada suatu pembatasan apapun dari undang-undang.

Kedaulatan berdasarkan Jean Bodin yaitu kekuasaan tertinggi untuk membuat hokum didalam suatu Negara yang sifatnya:

1. Tunggal, berarti bahwa di dalam Negara itu tidak ada kekuasaan lainnya lagi yang berhak memilih atau membuat undang-undang atau hukum.

2. Asli, berarti bahwa kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain

3. Abadi, berarti bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu yaitu Negara

4. Tidak sanggup dibagi-bagi, berarti bahwa kedaulatan itu tidak sanggup diserahkan kepada orang atau tubuh lain, baik sebagian maupun seluruhnya.

Kedaulatan yaitu kekuasaaan yang tertinggi dalam setiap Negara. Kedaulatan tidak mengizinkan adanya saingan. Kedaulatan tidak mengenal batas, lantaran membatasi kedaulatan berarti adanya kedaulatan yang lebih tinggi. Kedaulatan itu lengkap, sempurna, lantaran tidak ada insan dan organisasi yang diperkecualikan dari kekuasaan yang berdaulat.

B. Macam-Macam Kedaulatan

Kedaulatan yaitu kekuasaan tertinggi dalam Negara, dan untuk mengetahui siapakah pemegang kedaulatan itu, maka kedaulatan sanggup dikelompokkan kedalam beberapa teori kedaulatan yakni : "Gde panca astawa: Ilmu Negara & Teori Negara ( Bandung cetakan 2:2012)"

1. Kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan Tuhan berdasarkan sejarahnya berkembang pada zaman masa pertengahan, yaitu antara masa ke-5 hingga masa ke-15. Didalam perkembangannya teori ini sangat dekat hubungannya dengan perkembangan agama gres yang timbul pada ketika itu yaitu agama Kristen, yang lalu dioraganisasi dalam satu organisasi keagamaan, yaitu gereja yang dikepalai seorang paus. Tokoh-tokoh penganut teokrasi antara lain; Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsillius.

Sedangkan, berdasarkan Ahmad Azhar Basyir, predikat teokrasi tidak sanggup diterima lantaran islam tidak mengenal adanya kekuasaan Negara yang mendapatkan limpahan dari Tuhan, menurutnya kekuasaan Negara berasal dari umat dan penguasanya bertanggung jawab kepada umat-umat. Menurut anutan islam, kedaulatan hanya milik Allah semata, dan hanya Dia-lah pemberi hukum. Dalam Negara Islam, organisasi-organisasi politik itu disebut khilafah. Manusia merupakan khalifah Tuhan di muka bumi dan mempunyai kiprah untuk melaksanakan dan menegakkan perintah dari pemegang kedaulatan.

2. Kedaulatan Raja

Kedaulatan raja (the kings of souveregnty) berarti dalam Negara itu, yang berdaulat yaitu raja, raja dianggap sebagai orang yang suci, bijaksana sehingga dianggap berbeda dengan rakyat (warga negaranya) meskipun sama-sama manusia. Posisi raja dalam hal ini yaitu sangat berpengaruh dan tidak ada yang menandingi pada ketika itu.

Menurut Marsilius, kekuasaan tertinggi dalam Negara berada di tangan raja, lantaran raja yaitu wakil Tuhan atau semacam diberi amanah dari Tuhan untuk berkuasa atas rakyat dan berhak melaksanakan apa saja lantaran menurutnya semua tindakannya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. bahkan raja merasa berkuasa tetapkan kepercayaan atau agama yang harus dianut oleh rakyatnya atau warga negaranya.

Kekuasaan mutlak yang ada pada raja, sehingga terjadi penyelewengan kekuasaan kedalamtyranny. Seperti yang terjadi di Prancis pada masa pemerintahan raja Louis IV yang menyatakan “Negara yaitu saya (I’etat cest moi)”. Pada ketika itu banyak keluarga raja yang berpesta pora diatas kesengsaraan rakyat, yang menimbulkan rakyat tidak lagi percaya pada kekuasaan tertinggi yang berada ditangan raja. "Ahmad Azhar Basyir yang dipetik dalam: ni;matul huda, Ilmu Negara (yogyakarta: UII)" Kemudian rakyat mulai memberontak terhadap kekuasaan raja dan mulai menyadari kekuatannya sendiri sebagai “rakyat” yang beridentitas dan berhak.

3. Kedaulatan Negara

Dalam teori kedaulatan Negara (staatssouvereniteit) ini menganggap Negara sebagai suatu “rechtsperson” atau “badan hukum” yang dianggap mempunyai banyak sekali hak dan kewajiban serta sanggup melaksanakan perbuatan atau tindakan hukum, tidak ubahnyaseperti juga seorang “natuurlijkpersoon” yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang sekaligus sanggup melaksanakan perbuatan atau tindakan hukum. Negara sebagai tubuh hokum inilah yang mempunyai kekuasaan tertinggi didalam kehidupan insan sebagai anggota masyarakat.

Menurut Georg Jellineck yang membuat aturan bukan tuhan dan bukan pula raja, tetapi Negara. Adanya aturan lantaran adanya Negara. Jellineck juga menyampaikan bahwa aturan merupakan penjelmaan dari kemauan Negara. Negara yaitu satu-satunya sumber hukum. Oleh lantaran itu, kekuasaan tertinggi harus dimiliki oleh Negara.

Namun ada pula yang beranggapan bahwa kedaulatan Negara merupakan kelanjutan dari kedaulatan raja, dimana pada pelaksanaanya yang menjadi penguasa atau yang memegang kekuasaan dalam suatu Negara yaitu raja sendiri, menyerupai yang disebut dengan anutan “verkulpringstheorie” yang artinnya Negara berkembang menjadi dalam tubuh raja. Penganut teori kedaulatan Negara ini antara lain Jean Bodin dan Georg Jellineck.

4. Kedaulatan Hukum

Menurut teori kedaulatan aturan atau rechts-souvereiniteit, kekuasaan tertinggi di dalam suatu Negara itu yaitu aturan itu sendiri. Karena itu baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warga Negaranya, bahkan Negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau berdasarkan hukum.

Kemudian terjadi kontradiksi diantara para jago penganut paham berbeda yakni antara Krabbeyang menganut teori kedaulatan aturan denganJellineck yang menganut paham kedaulatan Negara. Jellineck mengemukakan teorinya “selbstbindung” yang isinya antara lain bahwa Negara harus tunduk secara sukarela kepada hukum. "Gde panca astawa: ilmu negara & teori Negara (Bandung cetakan 2:2012)" Kemudian Krabbe yang menganut aliran historis yang pelopori oleh Von savigny, yang menyampaikan bahwa “hukum timbul bersama kesadaran aturan masyarakat. Hukum tidak tumbuh dari kehendak atau kemauan Negara, maka berlakunya aturan terlepas dari kemauan Negara.” Alasan ini dikemukakan sebagai jawaban, bahwa jikalau benar Negara yang berkuasa, apa sebabnya Negara itu patuh kepada aturan dan sanggup dihukum. Bukankah Negara berkuasa membuat undang-undang? bagaimana mungkin Negara yang berkuasa secara sukarela mengikat dirinya dengan undang-undang itu.

5. Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat (popular sovereignty) dimaksudkan kekuasaan rakyat sebagai tandingan atau imbangan terhadap kekuasaan penguasa tunggal atau yang berkuasa. Ajaran kedaulatan rakyat mensyaratkan adanya pemilihan umum yang menghasilkan dewan-dewan rakyat yang mewakili rakyat dan yang dipilih pribadi atau tidak pribadi oleh warga Negara.

Paham kedaulatan rakyat itu sudah dikemukakan oleh kaum monarchomachen menyerupai Marsilio, William Ockham, Buchanan, Hotman dan lain-lain. Mereka inilah yang mula-mula sekali mengemukakan anutan bahwa, rakyatlah yang berdaulat penuh dan bukan raja, lantaran raja berkuasa atas persetujuan rakyat. Ajaran kaum monarchomachen ini lalu dilanjutkan oleh John Locke dan lalu J.J Rousseau.

Menurut Locke, memang rakyat menyerahkan kekuasaan-kekuasaannya kepada Negara. Dengan demikian Negara mempunyai kekuasaan yang besar. Tetapi kekuasaan ini ada batasnya, batas itu yaitu hak alamiah dari manusia, yang menempel padanya ketika insan itu lahir. Hak ini sudah ada sebelum Negara terbentuk. lantaran itu, Negara tidak sanggup mengambil atau mengurangi hak alamiah itu.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Polemik perihal siapakah bersama-sama pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara masih menjadi perdebatan para ahli, dengan mempertahankan argument masing-masing yang lalu menjadi tombak lahirnya banyak sekali teori mengenai kedaulatan (kekuasaan tertinggi dalam negara). Kedaulatan yang berdasarkan istilah yang berarti kekuasaan tertinggi dari suatu kesatuan politik atau berdasarkan Jean Bodin kedaulatan yaitu kekuasaan tertinggi untuk membuat aturan didalam suatu Negara yang bersifat: tunggal yang berarti bahwa hanya negaralah yang memiliki, orisinil yang berarti kekuasaan yang tidak berasal dari kekuasaan lain, kemudian, infinit yang berarti mempunyai kekuasaan tertinggi dan abadi, serta tidak sanggup dibagi-bagi yang berarti bahwa kedaulataan itu tidak sanggup diserahterimahkan baik sebagian maupun seluruhnya. 

DAFTAR PUSTAKA

https://makalahmanajemenpemasarann.blogspot.com//search?q=makalah-kedaulatan
Gde Pantja Astawa & Suprin Na’a. Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara. Bandung: refika aditama. 2012.

Ahmad Azhar Basyir. Ilmu Negara. yogyakarta: UII. 2012

Subscribe to receive free email updates: